DEMOKRASI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

DEMOKRASI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

A.    Pengertian Demokrasi

Demokrasi  diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan orang banyak yang disebut dengan istilah rakyat.

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekusaan pemerintahan itu melekat pada diri rakyat atau diri orang banyak dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan dan melindungi dirinya dari paksaan dan pemerkosaan orang lain atau badan yang diserahi untuk memerintah. Menurut H. Harris Soche, Yogyakarta : Hanindita, 1985 (melalui frillyfayraitaru, 2013)

Menurut Affan Gaffar (melalui frillyfayraitaru, 2013) Demokrasi dimaknai dalam dua bentuk, yaitu :

1.      Makna normatif (demokrasi normatif) adalah demokrasi yang secara ideal ingin diwujudkan oleh Negara

2.      Makna empirik (demokrasi empirik) adalah demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik.

B.     Macam-Macam Demokrasi 

1. Berdasarkan titik Perhatian

a.       Demokrasi Formal: menghilangkan kesenjangan

b.      Demokrasi Material: Menciptakan persamaan social

c.       Demokrasi Campuran: menciptakan kesejahteraan rakyat dengan menempatkan persamaan hak setiap orang.

2. Berdasarkan Faham Ideologi

a.       Demokrasi Liberal: menekankan pada kebebasan dengan mengabaikan kepentingan umum, kekuasaan pemerintah terbatas dibatasi oleh undang-undang.

b.      Demokrasi Proletar: tidak mengenal kelas sosial, kekuasaan dipandang sebagai alat yang sah.

c.       Demokrasi Pancasila: dijiwai dan didasari paham pancasila, ciri khas bersumber pada tata nilai sosial budaya bangsa.

3. Berdasarkan Penyaluran kehendak Rakyat

a.       Demokrasi langsung: setiap warga ikut serta secara langsung dalam mengambil keputusan.

b.      Demokrasi tidak langsung: suara rakyat disalurkan melalui wakil rakyat.

c.       Demokrasi perwakilan dengan sitem refrendum: rakyat memilih para wakilnya untuk duduk di parlemen tetapi parlemen di kontrol oleh pengaruh rakyat dengan sitem referendum.

C.     Konsep Demokrasi Di Indonesia

Konsep demokrasi dipandang sebagai pola hidup berkelompok dalam organisasi negara yang sesuai dengan kehendak orang-orang yang hidup dalam kelompok tersebut (demos). Sementara itu, kehendak dan keinginan orang-orang yang ada dalam kelompok sangat ditentukan oleh pandangan hidupnya (weltanschaung), falsafah hidupnya (filosofiche gronslag) dan ideologi bangsa yang bersangkutan.

Konsep demokrasi atau pemerintahan rakyat yang diterapkan di Indonesia itu didasarkan pada tiga hal berikut:

1. Nilai-nilai falsafah pancasila atau pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat berdasarkan sila-sila pancasila.
2. Transformasi nilai-nilai pancasila pada bentuk dan sistem pemerintahan.
3. Merupakan konsekuensi dan komitmen terhadap nilai-nilai pancasila dan UUD 1945.

D.    Bentuk Demokrasi Di Indonesia

1. Demokrasi pancasila

Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan filsafat bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Demokrasi Pancasila dilaksanakan dengan bertumpu pada:

a.       demokrasi yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa,

b.      menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia,

c.       berkedaulatan rakyat,

d.      didukung oleh kecerdasan warga Negara,

e.       sistem pemisahan kekuasaan Negara,

f.       menjamin otonomi daerah,

g.      demokrasi yang menerapkan prinsip rule of law,

h.      sistem peradilan yang merdeka, bebas dan tidak memihak,

i.        mengusahakan kesejahteraan rakyat,

j.        berkeadilan sosial.

2. Demokrasi liberal

Demokrasi Liberal adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi dari pada badan eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen.

Ciri-ciri demokrasi liberal :

a.       Kontrol terhadap negara,

b.      Kekuasaan eksekutif dibatasi secara konstitusional, oleh peraturan perundangan,

c.       Kelompok minoritas boleh memperjuangkan dirinya.

3. Demokrasi komunis

Demokrasi Komunis adalah demokrasi yang sangat membatasi agama pada rakyatnya.

Demokrasi komunis melarang :

a.       Adanya kepercayaan kepada Tuhan YME,

b.      Membenci kelompok intelektual dan cendekiawan,

c.       Mengagung-agungkan kelompok pekerja, buruh dan petani.

E.     Ciri-Ciri Pemerintahan Demokrasi

Sebuah Negara bisa di sebut sebagai Negara demokrasi manakala memiliki sejumlah ciri-ciri. ciri-ciri itu sering disebut sebagai pilar demokrasi. Adapun cirri- ciri pemerintahan demokrasi sebagai berikut:

1.      Kedaulatan rakyat

Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi. Dalam negara demokrasi, pemilik kedaulatan adalah rakyat bukan penguasa. Kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Kekuasaan yang dimiluki oleh penguasa berasal dari rakyat.

2.      Pemerintahan didasarkan pada persetujuan rakyat

Prinsip ini menghendaki adanya pengawasan rakyat terhadap  pemerintahan. Dalam hal ini, penguasa negara tidak bisa dan tidak boleh menjalankan kehidupan negara berdasarkan kemauannya sendiri.

3.      Pemerintahan mayoritas dan perlindungan hak-hak minoritas

Prinsip ini menghendaki adanya keadilan dalam keputusan. Keputusan yang sesuai dengan kehendak rakyat. Dalam kenyataan, kehendak rakyat bias  berbeda-beda, tidak sama. Dalam hal demikian, keputusan diambil sesuai kehendak mayoritas rakyat. Namun, keputusan tersebut harus menghormati hak-hak minoritas.

4.      Jaminan hak-hak asasi manusia

Prinsip ini menghendaki adanya jaminan hak-hak asasi. Jaminan tersebut dinyatakan dalam konstitusi. Jaminan hak asasi itu sekurang-kurangnya meliputi hak-hak dasar. Hak-hak tersebut meliputi Hak mengemukakan pendapat, berekspresi, dan  pers bebas, Hak beragama, Hak hidup, hak berserikat dan berkumpul, Hak  persamaan perlindungan hokum, Hak atas proses peradilan yang bebas.

5.      Pemilu yang bebas dan adil

Prinsip ini menghendaki adanya pergantian pimpinan pemerintahan secara damai dan teratur. Hal ini penting untuk menjaga agar kedaulatan rakyat tidak di selewengkan. Untuk itu diselenggarakan pemilu.

6.      Persamaan di depan hukum

Prinsip ini menghendaki adanya persamaan politik. Maksudnya, secara hukum setiap warga Negara mempunyai kesempatan yang sama untuk  berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Jadi, siapa saja memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Itu berarti tidak boleh ada diskriminasi, entah berdasarkan suku, ras, agama, antar golongan maupun jenis kelamin.

7.      Perlindungan hukum

Prinsip ini menghendaki adanya perlindungan hukum warga Negara dari tindakan sewenang-wenang oleh negara.

8.      Pemerintahan di batasi oleh konstitusi

Prinsip ini menghendaki adanya pembatasan kekuasaan pemerintah melalui hukum. Pembatasan itu di tuangkan dalam konstitusi. Selanjutnya konstitusi itu menjadi dasar penyelenggaraan negara yang harus di patuhi oleh pemerintah. Itulah sebabnya pemerintahan demokrasi sering di sebut “demokrasi konstitusional” dengan demikian, pemerintahan demokrasi dijalankan sesuai prinsip supremasi hukum (rule of law). Itu berarti kebijakan negara harus didasarkan pada hukum.

9.      Penghargaan pada keberagaman

Prinsip ini menghendaki agar tiap-tiap kelompok sosial budaya, ekonomi, ataupun politik diakui dan dijamin keberadaannya. Masing-masing kelompok memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk berpartisipasi dalam  penyelenggaraan kehidupan negara.

10.  Penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi

Prinsip ini menghendaki agar kehidupan negara senantiasa diwarnai oleh toleransi, kemanfaatan, kerja sama dan konsesus. Tolenrasi berarti kesedian untuk menahan diri, bersikap sabar, membiarkan dan berhati lapang terhadap orang-orang yang berpandangan berbeda. Kemanfaatan berarti demokrasi haruslah mendatangkan manfaat konkret, yaitu perbaikan kehidupan rakyat.kerja sama berarti semua pihak bersedia untuk menyumbangkan kemampuan terbaiknya dalam mewujudkan cita-cita bersama. Kompromi berarti ada komitmen untuk mencari titik temu di antara berbagai macam pandangan dan  perbedaan pendapat guna mencari pemecahan untuk kebaikan bersama.

https://frillyfayraitaru.wordpress.com/2013/03/18/konsep-dan-bentuk-demokrasi-dalam-sistem-pemerintahan-negara diakses pada 15 maret 2015 pada pukul 15.43

http://www.academia.edu/5231958/Makalah_Demokrasi_Indonesi

diakses pada 18 maret 2015 pada pukul 17.15